Pemkab Wonosobo Resmikan Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan Terpadu Satu Atap
Peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan, mengingat saat ini sebagian besar pengguna jasa keuangan masih kurang komperehensif dalam memahami produk lembaga keuangan, hak dan kewajiban sebagai nasabah, dan risiko yang ditimbulkannya. Sehingga tingkat pemahaman masyarakat atas layanan dan produk lembaga keuangan dapat bertambah, sekaligus menghindarkan masyarakat dari jeratan praktik illegal, seperti investasi bodong, pinjaman illegal, iming-iming transfer uang berhadiah, rentenir, dan sebagainya.
Terkait hal tersebut, Pemda Wonosobo melalui Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Transmigrasi (Disnakertrans) bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan PT. BRI (Persero) Tbk, memotori berdirinya Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan Terpadu Satu Atap (PLTA) Kabupaten Wonosono. Ini sebagai jalan keluar yang positif guna meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat di Wonosobo.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menegaskan, berdirinya PLTA ini akan berdampak signifikan pada indeks literasi keuangan, sehingga banyak masyarakat yang memahami secara komperehensif, produk dan lembaga keuangan yang aman dan legal. “Saya berharap sinergitas antarpihak dapat terus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi PLTA dapat dilakukan secara optimal,” ungkap Albar saat peresmian PLTA, Rabu (13/6/2023) di Pendopo Selatan.
Wabup yang juga biasa disapa Gus Albar, mendorong upaya peningkatan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang didalamnya melibatkan Otoritas Jasa Keuangan Regional III Jateng-DIY, Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, industri jasa keuangan, KADIN, HIPMI, hingga GAPENSI, untuk berperan aktif dalam menyukseskan edukasi keuangan masyarakat melalui PLTA.
“Melalui kerja sama ini, saya harap kedepan tidak ada lagi masyarakat Wonosobo yang mengakses jasa lembaga keuangan, tanpa mempertimbangkan berbagai efek samping yang mungkin muncul,” ungkapnya.
Selain itu, sinergitas antar pihak ini diharapkan mampu mensinkronkan berbagai program yang dijalankan, sehingga lebih banyak masyarakat Wonosobo yang melek dan memahami investasi serta lembaga keuangan yang legal.
Direktur Pengawasan Jasa Keuangan Regional 3 Jateng DIY, Heru Prasetio mengungkapkan, terdapat selisih yang cukup jauh antara tingkat literasi dan inklusi keungan. Hal ini menurutnya menjadi salah satu hal yang mesti diatasi dengan baik.
Heru menjelaskan, indeks inklusi keuangan tahun 2022, secara nasional mencapai 85,10% dan di Jawa Tengah mencapai 85,97%, yang berbanding terbalik dengan indeks literasi keuangan, baik secara nasional 49,68% dan di Jawa Tengah 51,69%.
“Data itu menunjukkan urgensi atas upaya peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat, sehingga tingkat pemahaman masyarakat atas layanan dan produk lembaga keuangan dapat bertambah, sekaligus menghindarkan masyarakat dari jeratan berbagai praktik illegal seperti investasi bodong, pinjaman illegal, iming-iming transfer uang berhadiah, rentenir, dan sebagainya,” ungkapnya.
Upaya edukasi secara massif ini tentunya harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat segmen bawah, namun termasuk anak sekolah, generasi muda, pelaku UKM, dan lain-lain.
