Wonosobo Raih Anugerah Parahita Eka Praya Kategori Mentor
ZAKY MOHAMMAD, S.Kom Rabu, 19 Desember 2018 pukul 07.42 WIB
125 views | Share:

Wonosobo Raih Anugerah Parahita Eka Praya Kategori Mentor

Tahun ini Kabupaten Wonosobo berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya Utama kategori Mentor, yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, M.Jusuf Kalla didamping Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, Rabu, 19 Desember, di Kantor Wakil Presiden RI Jakarta.

Menurut Asisten Pembangunan, Sumaedi, yang juga menjabat Ketua Pokja Pengarus Utamaan Gender (PUG) Kabupaten Wonosobo, tahun ini Wonosobo berhasil meraih penghargaan yang diberikan Pemerintah RI kepada Kementerian maupun Kepala Daerah yang berkomitmen dan mampu mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender serta pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Wonosobo sendiri dinilai berhasil melembagakan Pengarus Utamaan Gender dengan melibatkan dunia usaha, lembaga masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD tahun 2016 sampai 2021, khususnya dalam misi mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan strategi peningkatan kesetaraan keadilan gender dan perlindungan anak berupa mengarusutamakan gender dan anak dalam pembangunan dan meningkatkan kapasitas perempuan, serta pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak, berupa meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengembangan Sekolah Ramah Anak.

Selain itu, komitmen kebijakan program, dan pendanaan untuk pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo, menjadi penilaian keberhasilan Kabupaten Wonosobo. Peningkatan signifikan anggaran yang responsif gender di Kabupaten Wonosobo dinilai cukup berperan dalam keberhasilan pembangunan. Di tahun 2017 anggaran sebesar 166 juta 494 ribu 700 rupiah meningkat menjadi 940 juta 179 ribu 504 rupiah di tahun 2018. Disamping itu ada pendanaan dari swadaya masyarakat dan CSR.

Ditambahkannya, beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan Pemkab Wonosobo, dianggap menjadi alasan kuat bagi Wonosobo mendapat ketegori Mentor yang merupakan kategori tertinggi Anugerah Parahita Eka Praya. Diantaranya kebijakan dalam menyusun beberapa regulasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya penyusunan Perda Tentang Perlindungan Sosial bagi Perempuan dan Anak, Perda Ramah HAM, Perda tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, Perbup tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, SK Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG, SK Kepala OPD tentang Gender Focal Point, SK Ketua Pokja PUG tentang pembentukan Tim Teknis POKJA PUG, SK Bupati tentang Perencanaan Penganggaran Responsive Gender, Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA, Perbup tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender (PPT), Perbup tentang SOP PPT, Perbup Penanggulangan HIV AIDS, SK Pembentukan Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, SK tentang Pembentukan Komda Lansia dan Pokja Lansia, SK Pembentukan POKJATAB GSIB, SK tentang Penetapan RSUD sebagai RS Ramah Lansia, SK Pembentukan Kelompok Kerja Bina TKI, SK Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, SK Pembentukan Komite Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender, SK Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, SK Pembentukan Sekolah Ramah Anak dan SK Pembentukan Puskesmas Layak Anak .

Di sisi kelembagaan, Pemkab Wonosobo dianggap punya pondasi kuat dalam melaksanakan program PUG dan Perlindungan Anak, yakni pembentukan Tim Teknis Pokja PUG, pembentukan Kelompok Kerja PUG, pembentukan Gender Focal Point serta peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (PUG) melalui Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG).

Sementara beberapa inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo antara lain Advokasi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan dalam Musrenbangdes, Keterwakilan Perempuan dalam BPD (Badan Pembangunan Desa), Unit Perlindungan untuk Perempuan dan Anak (UPIPA), Baskom (Basis Komunitas) Anti Kekerasan, Women Crisis Center (DWP, PKK, LKP3 Fatayat dan Piksa-Aisiyah), Advokasi berupa penyusunan Buku Belenggu Human Trafficking, Sosialisasi Literasi Anti Trafficking, Advokasi Perdes Perlindungan Perempuan dan Keluarga Buruh Migran di desa, Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Sinergitas pencatatan kekerasan dalam Simfoni (DPPKBPPPA, PPA Polres, RSUD, Upipa, Dinas Sosial), Program Pola Asuh Anak dan Remaja, Pendidikan Keluarga (Bindikel), Penyusunan Profil Gender Bidang Pendidikan, KPPI dan Program Pendidikan Politik untuk Perempuan di 15 Kecamatan, Gerakan Ibu Menabung Sampah (GIMS), Pemanfaatan Pekarangan, MoU Perempuan Peduli Sampah, Penguatan Industri Rumahan (IR), Penguatan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI), Penguatan Jaringan Perempuan Usaha Kecil, Program Sobo Ngeman Wong Meteng di bidang kesehatan berupa Kader ber-SK yang mendampingi setiap ibu hamil dan terdatanya ibu hamil melalui aplikasi 5 NG, Program Sobo Peduli AIDS oleh Wonosobo Youth Center (WYC) berupa kegiatan Outrecht, Cyber Campaign dan Pendampingan ODHA, yang ditandai adanya komunikasi perubahan perilaku untuk populasi kunci HIV AIDS.

Menanggapi capaian ini, Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, saat dihubungi melalui telepon, menyampaikan terima kasih, khususnya pada masyarakat Wonosobo serta stakeholder terkait, karena secara umum, keberhasilan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama ini merupakan bentuk komitmen semua unsur, yang diwujudkan dalam bentuk dukungan dan peran aktif, melalui pelaksanaan dan penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, meningkatnya partisipasi, akses, kontrol dan peran serta manfaat perempuan dalam jabatan publik maupun politik, yang ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya kesadaran dan responsivitas masyarakat dan aparat terhadap kekerasan berbasis gender.

Bupati berharap, semua raihan ini tidak membuat berhenti, dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang maju, mandiri dan sejahtera, baik lahir maupun batin, serta maju tingkat perekonomiannya, khususnya bagi kaum perempuan, sehingga pengarusutamaan gender benar-benar terlaksana di Wonosobo dan hak tumbuh kembang anak terlindungi di Kabupaten ini. Sebelumnya penghargaan serupa beberapa kali pernah diraih Wonosobo, namun dengan kategori berbeda seperti Pratama dan Utama.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise yang secara simbolis memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 kepada 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga, 22 Pemerintah Provinsi dan 159 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah atas komitmen dan peran  Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya dan berkomitmen melaksanakan pembangunan PPPA melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Sejak tahun 2004, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Hal ini dilanjutkan dengan pemberian penghargaan APE yang terdiri dalam 4 (empat) kategori, yakni kategori Pratama, diberikan kepada 2 Provinsi, dan 44 Kabapaten/Kota; kategori Madya, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 75 Kabupaten/Kota; kategori Utama, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 36 Kabupaten/Kota; serta kategori tertinggi Mentor diberikan kepada 6 Kementerian/Lembaga, 4 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota.

Pemberian penghargaan APE 2018 sendiri merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90 Tahun 2018, yang mana melalui pemberian penghagaan APE ini, diharapkan semakin memotivasi Kementerian atau Lembaga dan Pemda dalam melakukan berbagai inisiatif untuk mewujudkan proses pelaksanaan pembangunan dan menjamin hasil pembangunan yang adil bagi semua.