Wonosobo Percepat Pemenuhan Data Dukung EPSS 2026
Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 sebagai dasar penilaian kematangan pengelolaan data di perangkat daerah.
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo selaku Walidata kembali menggelar pengecekan progres pemenuhan data dukung EPSS pada Rabu, 15 April 2026 di Ruang Media Center. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola data dari sejumlah perangkat daerah, antara lain DPUPR, BKD, DPMPTSP, dan Disparbud, yang berperan sebagai produsen data dalam pelaksanaan statistik sektoral. Diskominfo bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, serta verifikasi dan validasi data yang dihasilkan oleh perangkat daerah, guna memastikan keterpaduan, kualitas, dan konsistensi data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
Fokus pembahasan meliputi progres pemenuhan data dukung Domain II (Proses Bisnis Statistik) dan Domain III (Kualitas Data Statistik), serta penjelasan teknis pengisian Domain IV. Selain itu, dilakukan pula pengecekan kelengkapan dokumen pada masing-masing indikator guna memastikan kesesuaian dengan standar penilaian EPSS.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tingkat kelengkapan data dukung masih perlu ditingkatkan. Domain I (Kelembagaan Statistik) mencapai sekitar 50 persen, Domain II sebesar 35 persen, dan Domain III sebesar 20 persen. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan pemahaman standar bukti dukung, belum optimalnya digitalisasi dokumen, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang statistik.
Sebagai langkah perbaikan, akan dilakukan bimbingan teknis, penyusunan pedoman, digitalisasi dokumen secara terpusat, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan statistik sektoral. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat agar proses pemenuhan data dukung dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Melalui upaya tersebut, diharapkan pemenuhan indikator EPSS dapat tercapai secara optimal guna mendukung penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
