SPBE dan Pemerintahan Digital, Apa Bedanya?
Pernah mendengar istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pemerintahan Digital (PemDi), tetapi masih bingung apa bedanya? Keduanya sama-sama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan, tetapi memiliki cakupan dan cara pandang yang berbeda.
Secara sederhana, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berkaitan, mulai dari proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, hingga keamanan.
Sementara itu, Pemerintahan Digital membawa pemanfaatan teknologi tersebut ke arah yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak lagi melihat layanan secara terpisah berdasarkan instansi, tetapi berupaya menghadirkan pengalaman layanan yang lebih sederhana, terpadu, dan mudah diakses.
Gambaran sederhananya, SPBE dapat diibaratkan sebagai mesin dan sistem yang membuat kendaraan pemerintahan dapat berjalan, sedangkan Pemerintahan Digital lebih menekankan bagaimana kendaraan tersebut membawa masyarakat menuju layanan yang lebih mudah. Keduanya bukan sesuatu yang saling menggantikan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan transformasi digital pemerintahan.
Perbedaannya dapat dirasakan dari cara masyarakat memperoleh layanan. Misalnya ketika sebuah keluarga mengurus administrasi setelah kelahiran anak. Berbagai kebutuhan seperti dokumen kependudukan, kepesertaan jaminan kesehatan, hingga akses informasi program pemerintah memiliki keterkaitan data dan layanan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak perlu berulang kali mengisi atau menyerahkan informasi yang sama pada layanan yang berbeda.
Di Kabupaten Wonosobo, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai leading sector bidang komunikasi dan informatika memiliki peran dalam mendorong arah transformasi digital tersebut. Digitalisasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi, tetapi perlu dibangun melalui keterhubungan data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan proses bisnis antarperangkat daerah.
Karena itu, pengembangan Pemerintahan Digital membutuhkan kolaborasi. Diskominfo tidak dapat bekerja sendiri karena setiap perangkat daerah memiliki layanan, data, dan proses bisnis masing-masing. Semakin baik koordinasi dan integrasi yang dibangun, semakin besar peluang masyarakat memperoleh layanan yang tidak lagi terasa terpisah-pisah.
Harapan dari penguatan Pemerintahan Digital di Wonosobo bukan sekadar membuat semakin banyak layanan menjadi digital, tetapi membuat layanan tersebut benar-benar terasa lebih mudah bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan secara lebih sederhana, cepat, mudah diakses, dan tanpa harus memahami kerumitan sistem yang bekerja di belakangnya.
Bagi Diskominfo, perjalanan menuju Pemerintahan Digital merupakan proses yang terus berkembang. Di balik satu layanan yang terlihat sederhana bagi masyarakat, terdapat data, sistem, infrastruktur, dan perangkat daerah yang perlu bekerja bersama. Melalui penguatan SPBE dan integrasi layanan, Wonosobo terus mendorong pemerintahan yang semakin terhubung sekaligus pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
