Pendampingan Pengisian Self-Assessment RPJMD 2025–2029 Digelar di Diskominfo Wonosobo
Wonosobo, Selasa (26/05/2026) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan pendampingan pengisian Self-Assessment dalam rangka pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Media Center/Aula Diskominfo mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dan diikuti oleh seluruh unsur pegawai di lingkungan Diskominfo, yang terdiri dari ASN/PNS, PPPK, serta PPPK Paruh Waktu.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Bupati Wonosobo Nomor: 500.15.8.4/1012/Org tanggal 11 Mei 2026 tentang pelaksanaan Self-Assessment dalam rangka pencapaian Visi Misi RPJMD Tahun 2025–2029. Dalam pelaksanaannya, Diskominfo menghadirkan pendamping dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai narasumber guna memberikan arahan serta penjelasan teknis terkait tata cara pengisian formulir assessment.
Pendampingan ini bertujuan agar proses pengisian dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta menghasilkan data yang lebih akurat. Hal tersebut menjadi penting mengingat hasil self-assessment akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Dalam materi yang disampaikan, dijelaskan bahwa self-assessment merupakan proses evaluasi mandiri untuk menilai beban kerja, kemampuan, kekuatan, dan kontribusi ASN guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. Selain itu, proses tersebut juga diharapkan dapat menciptakan distribusi pekerjaan yang lebih seimbang, kesesuaian kompetensi ASN dengan tugas dan fungsi, serta evaluasi terhadap area yang masih memerlukan penguatan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Diskominfo dapat memahami mekanisme pengisian self-assessment secara tepat sehingga hasil yang diperoleh dapat mendukung pencapaian visi Kabupaten Wonosobo, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Wonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur” melalui tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya.
