Pemerintah Kabupaten Wonosobo Raih Kategori Baik Nasional Tahun 2024 Dalam Pengelolaan Statistik Sektoral
Pemerintah kabupaten Wonosobo, mendapat kategori “Baik” dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Tahun 2024. Kategori tersebut diperoleh dari Evaluasi Penyeleggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengahargaan diberikan pada hari Kamis (26/09/2024) bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran bersama dengan 5 Provinsi, 63 Kabupaten, 25 kota se Indonesia berbarengan dengan peringatan Hari Statistik Nasional.
Anugerah diberikan pada tiga kelompok yaitu: (1) terbaik tingkat Povinsi yang diraih oleh Provinsi DKI Jakarta, DIY dan Provinsi Bali; (2) terbaik tingkat Kabupaten yang diraih oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tangerang; serta (3) terbaik tingkat Kota yang diraih oleh Kota Magelang, Kota Malang dan Kota Tangerang. Dari Provinsi Jawa Tengah terdapat 13 kabupaten dan 3 kota yang memperoleh penghargaan tersebut.
Pencapaian Kabupaten Wonosobo pengelolaan statitistik sektoral berkat kinerja Forum Satu Data dari Pembina Data (BPS), Koordinator Data (Bappeda), Walidata (Diskominfo) dan Produsen Data.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa Pembangunan statistik nasional adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk mendukung keberhasilan statistik". Amalia juga menyatakan bahwa hasil EPSS, yakni Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan salah satu indikator pengungkit dalam pencapaian Reformasi Birokrasi. Hal ini ditekankan kembali oleh Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto. "Dalam RB general, hasil EPSS oleh BPS merupakan salah satu indikator komposit yang penting.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sambutannya dalam Acara Puncak Peringatan Hari Statistik Nasional Tahun 2024 menyampaikan “Yang benar adalah making policy based on strong theory, setiap pembuatan kebijakan harus didasarkan kepada teori, maknanya di sini dalam konteks data dan statistik,” katanya.
Mendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Teori yang mendasari kebijakan harus melalui proses pengumpulan dan analisis data, sehingga statistik menjadi alat utama.
Ia juga berbagi pengalaman dalam menangani Inflasi yang menggunakan data sebagai acuan. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk menangani inflasi yang terbilang tinggi.
