Optimalisasi Perencanaan, Pemkab Wonosobo Gelar Musrenbang Perempuan

Dalam pembangunan, isu Gender Equality and Social Inclusion (GESI) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah, sebab, pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai esensi utamanya, baik dalam proses maupun hasilnya.

Untuk itu, pengarusutamaan gender sepatutnya terus ditingkatkan, sampai terciptanya ruang partisipasi yang setara dan berdampak positif pada pembangunan serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sebagaimana ditekankan Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Perempuan di Pendopo Selatan, Kamis (15/2/2024).“Musrenbang Perempuan  adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dimana tahun ini adalah tahun ketiga diselenggarakan. Pelibatan perempuan dalam perencanaan, formulasi, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan menjadi sebuah hal yang penting dan strategis,” ungkapnya.

Lanjut Albar, Musrenbang Perempuan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempertemukan Perangkat Daerah yang bersinggungan dengan isu-isu ketimpangan gender dengan perwakilan dari organisasi perempuan dan masyarakat. Sehingga, akan tercipta kesepahaman terhadap permasalahan dalam pemenuhan kesetaraan gender dari berbagai dimensi, yang diharapkan mampu menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan.

“Saya mengapresiasi antusiasme peserta Musrenbang Perempuan kali ini, dimana mengindikasikan kemauan kuat Saudara untuk bersuara dan berpartisipasi dalam pembangunan, sebagai gambaran nyata kepedulian kaum perempuan terhadap kemajuan daerah,” imbuh Wabup.

Melalui momentum ini pula, Albar berharap pengarusutamaan gender di kabupaten Wonosobo dapat semakin maju, sehingga hasil pembangunan dapat secara inklusif memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Wonosobo.

“Saya optimis melalui musrenbang ini akan dihasilkan rumusan-rumusan strategis yang dapat dikembangkan menjadi program riil, yang mampu mewadahi aspirasi perempuan serta menciptakan ruang aman, juga hasil pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran,” tutup Wabup.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Wonosobo, Dyah Retno Sulistiyowati, yang  memaparkan mengenai strategi kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Wonosobo tahun 2022.

“IPG yaitu mengukur keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi, sebesar 92,65 atau peringkat 20 di Jawa Tengah, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), sebagai ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam sumbangan pendapatan perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan perempuan sebagai tenaga profesional, dimana saat ini baru mencapai 49,19 atau terendah di Jawa Tengah,” paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kondisi diatas menggambarkan pengarusutamaan gender perlu terus ditingkatkan, mengingat perempuan memiliki potensi yang besar dalam memberikan sumbangsih terhadap pembangunan. Kondisi ini tidak terlepas dari terbatasnya peluang perempuan, yang bersumber dari nilai dan norma masyarakat, untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kelembagaan, serta kegiatan lainnya.

“Kehadiran organisasi perempuan dan elemen masyarakat dalam memberikan sumbangsih gagasan, diharapkan dapat memberikan perspektif yang akurat terhadap kondisi riil ditengah masyarakat, guna memastikan kelompok rentan mendapatkan akses dan manfaat atas program yang dilaksanakan oleh pemerintah,” pungkas Dyah.

Sementara itu, Kepala Bappeda Wonosobo, Supriyadi menggungkapkan, Tujuan dari Musrembang perempuan ini tentunya memperkuat kapasitas perempuan dalam proses perencanaan pembangunan responsif gender dan inklusif. Menampung aspirasi spesifik perempuan, anak dan isu inklusivitas. Memberikan akses dan peluang lebih kepada perempuan dan anak. Meningkatkan pencapaian kinerja pembangunan perspektif gender. Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mengangkat tema “Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi dan Kualitas Dumber Daya Manusia yang Berkelanjutan Untuk Penguatan Daya Saing Daerah”, target outputnya adalah inisiasi dan Komitmen dari pemerintah daerah untuk mengintegrasikan hasil musrenbang perempuan dalam dokumen perencanaan. Rekomendasi implementasi aspirasi spesifik perempuan, anak dan inklusi dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (renja perangkat daerah),” tutur Supriyadi.

“Selain keterlibatan secara fisik melalui kehadiran dalam musrenbang, perempuan juga dapat berpartisipasi memberikan masukan usulan melalui mekanisme input usulan dalam sistem informasi pembangunan daerah baik secara individu maupun organisasi/lembaga. Kami percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan merata hanya dapat tercapai jika perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang,” pungkasnya.

Acara ini juga menjadi platform untuk memperkuat solidaritas antara perempuan dari berbagai latar belakang dan mendukung jaringan kerja sama yang kuat dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan ini dapat menjadi langkah awal yang signifikan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat.