Menyongsong 2025, Pemkab Wonosobo Tingkatkan Komitmen Penanganan Kemiskinan
Tahun 2025, program pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini selaras dengan program Pemerintah pusat melalui Asta Cita, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Hal tersebut, sebagaimana ditekankan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Wonosobo, Selasa (31/12/2024) di Pendopo Selatan.
“Saya tegaskan, mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, sehingga optimalisasi peran tiap-tiap Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dan diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak menjadi aspek penting dalam menyukseskan program ini,” tegas Afif.
Lanjut Bupati, Pemkab akan fokus mengentaskan wilayah-wilayah kantong kemiskinan, melalui program Sahabat Desa Berdaya, dimana semua Perangkat Daerah akan menjadi mitra strategis di 23 desa prioritas, guna mengoptimalkan potensi desa dan menyelesaikan masalah yang ada.
“Saya minta seluruh Perangkat Daerah mampu benar-benar medesiminasi makna Sahabat Desa Berdaya, yakni berperan sebagai sahabat, teman, atau mitra yang peduli dan mendukung desa agar memiliki kekuatan, kemampuan, dan mengembangkan diri, dengan semangat kepedulian, kerjasama, pemberdayaan, kemandirian, dan keberlanjutan. Tidak hanya itu, program ini juga akan menggandeng peran swasta dan masyarakat untuk bergabung dan berkolaborasi,” imbuh Bupati.
Dengan kolaborasi sinergis semua pihak, Afif optimis upaya dalam meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat Wonosobo dapat menemui titik terang, sehingga secara riil terwujud Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.
Sementara itu, Wakil Bupati Wonosobo sekaligus KetuaTKPKD Muhammad Albar, mengapresiasi kerja keras semua Perangkat Daerah dan Desa, sehingga angka kemiskinan turun 0,3% dibandingkan tahun 2023, menjadi 15,28%, dan kemiskinan ekstrem menjadi 1,26% pada tahun 2024. Capaian yang baik ini, sepatutnya menambah motivasi dan semangat dalam meningkatkan kinerja penanganan kemiskinan, sehingga angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menurun signifikan, dan kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
“Meski angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem kian menurun, namun perlu kita perhatikan bersama beberapa aspek untuk mencegah terjadinya permasalahan lainnya. Kinerja penurunan kemiskinan masih perlu ditingkatkan, sebab meski Pemerintah Pusat telah memberikan apresiasi berupa Dana Insentif Fiskal (DIF) Kinerja Penanganan Kemiskinan, hasil rapor kinerja sebagai penghitung pemberian DIF belanja menunjukkan tagging kemiskinan ekstrem dalam kategori rendah,” ungkap Albar
Albar selaku Ketua TKPKD juga menyampaikan review hasil pelaksanaan intervensi penanganan kemiskinan di tahun 2024, baik dalam kinerja kelembagaan, monev, maupun perencanaan. Dalam hal kinerja kelembagaan, di tahun 2024 kelompok kerja (pokja) TKPKD masih belum difungsikan dengan optimal.
“Berdasarkan hasil monev atas pelaporan pelaksanaanintervensi penanggulangan kemiskinan yang dilaporkan, baik yang terlaporkan dalam kanal sistem pelaporanKementerian Dalam Negeri maupun sistem informasikemiskinan, komitmen penggunaan data terpadu masih perluditingkatkan,” tambah Albar.
Lebih lanjut, pada strategi pengurangan kantong kemiskinan, Kabupaten Wonosobo sudah menetapkan desa lokus prioritas penanganan kemiskinan, maka fokuskan program-program yang bertujuan untuk membuka dan mendekatkan akses pelayanan publik, serta meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat pada desa-desa prioritas
“Saya minta kepada seluruh yang hadir di sini untuk secara cermat dan efektif mengelola belanja daerah di tahun 2025, dan mengarahkan penggunaannya untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.,” pungkasnya.
Kepala BAPPEDA Wonosobo, Supriyadi menambahkan,dalam kegiatan ini disampaikan progres dan evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan 2024, Peluncuran program Sahabat Desa Berdaya dan menyampaikan hasil survei awal penanganan kemiskinan desa serta pendampingan desa oleh perangkat daerah.
“Keluarannya tentu akan semakin kuat komitmen tim penanggulangan kemiskinan, komitmen pemerintah daerah dalam pendamping desa lokus kemiskinan dan munculnya sinergi antara TKPKD kabupaten dan kecamatan,” tuturnya.
