Diskominfo Kudus dan Wonosobo Berbagi Praktik Komunikasi Publik, Perkuat Kolaborasi Lintas Daerah
Komunikasi publik pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus memastikan pesan kebijakan dipahami masyarakat, manfaat pembangunan tersampaikan, serta aspirasi publik mendapat ruang. Untuk mewujudkannya, diperlukan strategi komunikasi yang informatif, transparan, partisipatif, dan responsif.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Press Tour Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ke Diskominfo Kabupaten Wonosobo, Kamis (5/11/2026), yang mengangkat tema “Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dan Sinergi Media dengan Pemerintah”.
Dalam forum tersebut, Diskominfo Wonosobo berbagi pengalaman mengenai penerapan prinsip HANDAL sebagai landasan pengelolaan komunikasi publik. Strategi ini diperkuat melalui konvergensi media dengan mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media massa, platform digital, hingga komunikasi langsung dengan masyarakat.
Pemanfaatan beragam kanal tersebut menjadi penting untuk menjangkau masyarakat dengan karakteristik dan kebutuhan informasi yang berbeda. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya berorientasi pada seberapa banyak informasi dipublikasikan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, kemudahan akses, serta dampak informasi bagi masyarakat.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah penguatan sinergi antara pemerintah dan media. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara media menjalankan fungsi jurnalistik, kontrol sosial, serta edukasi publik secara independen.
Keterbukaan informasi dan hubungan yang baik dengan insan pers menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan media perlu dijaga melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, respons terhadap kebutuhan pemberitaan, serta komitmen terhadap akurasi informasi.
Kunjungan yang diikuti sekitar 70 peserta dari Diskominfo Kudus, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kudus, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muria Raya ini menjadi ruang pertukaran pengalaman antardaerah. Berbagai praktik pengelolaan komunikasi publik yang dibagikan diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkuat strategi komunikasi pemerintah sekaligus membangun kolaborasi yang lebih efektif dengan media.
Melalui pertukaran pengetahuan tersebut, pengelolaan komunikasi publik diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan media dan kebutuhan masyarakat, sehingga informasi pemerintah tidak sekadar tersampaikan, tetapi juga dipahami dan memberikan manfaat.
