Cegah Tindak Pidana Korupsi, KPK Terapkan Aplikasi Terintegrasi MCP
Guna memudahkan monotoring sebagai upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah, Selasa, (6/12/2022), dilaksanakan evaluasi pemenuhan data dukung Monitoring Center for Prevention (MPC) KPK, di Aula Diskominfo Wonosobo.
“MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah,” ungkap Joko Kartiko Krisno, S. Kom, M.Si selaku PIC wilayah Jawa Tengah.
Jelas Joko, sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi nilai dan praktek sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dengan MCP, diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik,”ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Khusus irjen Kemendagri Dr. Drs. Teguh Narutomo menjelaskan, area intervensi MCP meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
“Wilayah Intervensi yang bisa dilakukan antara lain di perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa,” jelas Teguh.
Menurutnya, keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk secara konsisten menerapkan rencana aksi yang telah disusun sebagai pemenuhan data dalam MCP. Jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilakukan, maka akan terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi.
Hal senada juga disampikan Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo Iwan Widiyanto, MCP menjadi aplikasi terintegrasi untuk memperbaiki kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan penyajian data, sehingga target awal dapat tercapai. Terlebih skore pemenuhan MCP Kabupaten Wonosobo per 25 Nopember baru mencapai 82%. Harapannya di akhir tahun ini dapat memperoleh prosentase maksimal diatas 90 %.
