Buruh Migran Diharap Bisa Melakukan Advokasi di Tingkat Desa Hingga Kabupaten

Advokasi kebijakan dianggap memiliki mempunyai peran sangat penting dalam proses kebijakan publik. Maka penting kiranya untuk membekali ilmu bagaimana mengawal kebijakan bagi semua pihak. Sama halnya dengan Kelompok Pekerja Migran Indonesia, advokasi kebijakan diharapkan dapat mempengaruhi pengambil kebijakan untuk bekerja dengan menjunjung transparansi dan responsiveness dalam pengambilan keputusan. 

Maka dari itu, Social Analysis and Research Institute (SARI) Surakarta bersama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, bekerja sama dengan Migrant Care dengan program Inklusinya, selenggarakan Peningkatan kapasitas Advokasi Kebijakan Publik Bagi Kelompok Pekerja Migran dan Keluarga pada Rabu, (29/5/2024) di Resto Ongklok.

Ketua Yayasan SARI Surakarta Tri Hananto menjelaskan, Advokasi ini tidak terbatas pada upaya mempengaruhi perubahan kebijakan tetapi juga mendorong bagaimana implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan hasil evaluasi dimanfaatkan secara tepat guna. 

“Kegiatan yang menyasar Kelompok Pekerja Migran dan Keluarganya ini juga bekerjasama dengan Migrant Care yang didukung oleh Inklusi. Diikuti 30 peserta dari 10 Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang tersebar pada 4 kecamatan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan advokasi para pekerja migran dan keluarga dalam mempengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka,” jelasnya.

Menurutnya saat ini ada beberapa kebijakan yang perlu dilakukan perubahan atau perbaikan bahkan membutuhkan kebijakan baru. Program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada pekerja migran. "Kami percaya bahwa dengan meningkatkan kapasitas advokasi, pekerja migran dan keluarganya akan lebih mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka,” imbuhnya. 

Program ini diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pekerja migran dan keluarga mereka. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif yang serupa dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat akan selalu mempertimbangkan kepentingan pekerja migran. 

“Saya berharap dengan kegiatan ini para buruh migran dapat melakukan advokasi baik tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten terutamanya dalam hal pembangunan di Wonosobo,” tutup Tri.