Bappeda Gelar Rembuk Stunting, Ditargetkan Tahun 2024 Prevalensi Kasus Stunting Menjadi 10%

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah Tahun 2021, angka stunting di Wonosobo termasuk tertinggi se-Jateng, untuk itu diminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait segera melakukan penanganan dan pencegahan stunting secara tepat melalui optimalisasi program yang sudah dirancang. Selain itu, diminta bersinergi dan berkolaborasi antar stakeholder yang ada sebagai langkah konkrit penuntasan permasalahan tersebut, prevalensi kasus stunting di wonosobo 10,49 % ditargetkan tahun 2024 turun menjadi sekitar 10%, ungkap Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar Rabu, (23/3), dalam acara Rembuk Stunting Tabulation Wonosobo Tahun 2022 di Pendopo Selatan.

“Mari bersama kita kompak dan menyatukan langkah prioritas untuk penanganan stunting di Wonosobo tercinta, sebab berdasarkan data dari BKKBN Jawa Tengah, angka stunting di Wonosobo tertinggi se-Jawa tengah, melalui sinergitas dan kolaborasi optimal antar semua pemangku kebijakan, dengan melihat kondisi nyata di lapangan,  saya berharap prevalensi kasus stunting di Wonosobo dari 10,49 di tahun 2024 menjadi 10%,” kata Gus Albar

Terangnya, permasalahan stunting perlu mendapatkan perhatian yang khusus, terlebih diperburuk adanya pandemi covid-19 yang tak kunjung usai. Menjadikan masyarakat ragu untuk datang ke posyandu memantau status gizi dan perkembangan kesehatan anak, dampaknya pengetahuan akan kesehatan dan gizi menjadi rendah. Menurut Albar, 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode sensitif bagi kehidupan seorang anak sebab dampak dari penurunan gizi yang tak terpenuhi dengan cukup akan bersifat permanen atau tak dapat diperbaiki.

Lanjut Wabup, terdapat 3 pendekatan pokok dalam upaya pencegahan kasus tersebut yakni pendekatan kepada keluarga yang berisiko, pendekatan multi sektoral pentaholik, dan pendekatan intervensi gizi yang berfokus pada kesehatan pencukupan gizi bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu masa interval, dan balita yang berbasis pada penyediaan air bersih dan bantuan sosial.

Selain itu, Wabup juga menyoroti kualitas data yang dinilai belum masuk satu pintu. Ia meminta agar jajaran Perangkat Daerah terkait segera melakukan penelusuran data aktual serta menfasilitasinya secara optimal.

“Validitas data harus baik, saya meminta Kepala Desa, Bidan, dan Petugas Puskesmas dengan kader melakukan penelusuran penemuan balita yang stunting, penderita balita metabolisme dan balita kronis TBC alergi, adapun untuk para camat saya minta memberikan fasilitas dan mengkoordinasi melalui paket 5 layanan pokok yaitu kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih, dan layanan pendidikan usia dini,” pintanya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo, Ir Cuk Siswanto mengatakan, tujuan diselenggarakannya rembuk stunting untuk menyampaikan hasil analisis, mendeklarasikan komitmen Pemda perihal intervensi penurunan angka stunting, dan membangun komitmen publik secara terintegrasi.

Selain itu, jelas Cuk Siswanto,  juga dilakukan pemberian penghargaan bagi lembaga yang berperan aktif dalam penurunan stunting dan penandatanganan komitmen penurunan stunting oleh Wabup, perwakilan DPRD, perwakilan OPD, perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat.

Rembuk stunting mengangkat tema, sinergi bangsa atasi stunting dengan pendekatan keluarga menuju generasi sehat dan cerdas, acara dilakukan secara hybrid dengan dihadiri 50 orang secara luring dan 30 orang secara daring.