Sinergi OPD Diperlukan Kembangkan Industri Rumahan
Sinergi OPD sangat diperlukan dalam mengembangkan industri rumahan, hal ini ditegaskan Asisten Deputi Bidang Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Muhammad Ihsan, dalam Focuss Grup Discussion yang digelar Rabu, di Ruang Kertonegoro Setda, 3 Oktober.
Menurut Ihsan, apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, bisa menjadi model kebijakan sistem penguatan sinergi OPD dalam mendukung pemberdayaan perempuan berbasis industri rumahan. Sehingga hasil dari apa yang dilakukan tersebut, bisa menjadi role model bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam mengimplementasikan program industri rumahan dalam memperkuat pengembangan pemberdayaan perempuan, sekaligus untuk penyusunan rekomendasi perubahan replikasi model pengembangan industri rumahan berbasis potensi warga masyarakat. Hal ini sekaligus sebagai implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.
Sedangkan Asisten Administrasi Setda, Samsul Maarif, menyampaikan pihaknya mengapresiasi upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam memfasilitasi OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk mendukung program industri rumahan bagi pengembangan kesejateraan masyarakat, khususnya bagi perempuan. Pihaknya akan berupaya melakukan koordinasi antar OPD untuk mengembangkan usaha dan pemberdayaan perempuan, termasuk meningkatkan pengelolaan, skala, dan kemandirian usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penganekaragaman usaha.
Kebijakan tersebut nantinya bisa diwujudkan dalam berbagai kegiatan, diantaranya diversifikasi pengembangan usaha, mata pencaharian alternatif, dan fasilitasi akses pendanaan. Yang terpenting menurutnya, semua program ini sudah harus berbasis gender mainstreaming. Dan agar hal ini berhasil, pihaknya sepakat, perlunya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam pemberdayaan perempuan, agar tidak berjalan secara parsial.
Sementara menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo, Erna Yuniawati, FGD yang melibatkan Comdev, yang didalamnya berisi praktisi dan pemerhati eks karyawan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini, merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan di desa Pagerejo Kecamatan Kertek, yang mana desa ini merupakan pilot project dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait pemberdayaan perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga dan masyarakat, termasuk adanya tradisi konsumsi dan pengolahan jagung di tengah masyarakat. Sehingga harapannya kaum perempuan di wilayah ini secara khusus, dan Wonosobo secara umum bisa lebih berdaya dan maju, sekaligus bisa ikut membantu peningkatan pendapatan dan taraf kesejahteraan keluarga.
