Jaringan Data Di Gerai Pelayanan Publik Dikebut
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tengah mengebut pemasangan jaringan data di Gedung Korpri yang segera difungsikan sebagai Gerai Pelayanan Publik (GPP). Direncanakan resmi beroperasi pada Senin (10/1) mendatang, GPP yang akan menampung 9 perangkat daerah dengan tak kurang dari 60 jenis layanan tersebut bakal membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi, demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Informatika Diskominfo, Sugeng Riyadi ketika ditemui di sela memantau pemasangan jaringan data di Gedung Korpri, mengaku berupaya agar pada saat hari H peresmian, kebutuhan teknologi informasi termasuk akses data sudah tidak lagi menemui kendala. “Hari ini kami upayakan agar jaringan internet bisa terpasang dengan baik, kemudian bisa difungsikan untuk mendukung 9 perangkat daerah yang akan membuka layanan di GPP, sehingga pada saat diresmikan operasionalnya benar-benar sudah siap secara keseluruhan,” jelas Sugeng.
Seperti diketahui, Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten Wonosobo yang merupakan cikal bakal Mal Pelayanan Publik bakal mulai beroperasi pada 10 Januari mendatang. Berlokasi di Gedung Korpri, Jalan Sukarno Hatta nomor 1, atau berada di depan gedung DPRD, GPP ditargetkan mampu menjadi solusi dari banyak jenis kebutuhan masyarakat, mulai dari perijinan gedung dan bangunan, ijin usaha, administrasi kependudukan, hingga sektor pariwisata dan kesehatan. Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Eko Suryantoro, dalam rapat bersama Bupati pada awal Desember lalu, menyebut konsep pembuatan Gerai Pelayanan Publik dirancang space ruangan yang layak dan memadai sehingga semua OPD dapat masuk dalam satu pintu melayani semua kebutuhan masyarakat. Eko mengakui untuk bisa mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP), dibutuhkan waktu setidaknya satu tahun sehingga kehadiran GPP disebutunya bisa menjadi solusi sementara persiapan menuju MPP terus dijalankan.
Di dalam Gerai Pelayanan Publik, Eko menyebut masyarakat akan mendapatkan efektifitas dan efisiensi waktu dan tenaga maupun biaya, karena untuk mendapatkan kebutuhan terkait berbagai layanan, hanya perlu datang ke satu tempat saja. Banyaknya layanan yang diberikan 9 perangkat daerah, meliputi Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial PMD, Dinas Perkimhub dan Dinas Perindagkop UKM, disebut Eko sudah dapat dimanfaatkan mulai pada 10 Januari mendatang. “Warga masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan sekaligus perijinan usaha misalnya, tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lalu ke DPMPTSP atau Dinas Perindag Koperasi dan UKM, melainkan cukup ke GPP di Gedung Korpri saja,” pungkasnya.
