Forum Data Statistik Sektoral Provinsi Jawa Tengah
Pada tanggal 26-27 Maret 2018 Diskominfo Kabupaten/kota se jawa Tengah beserta SKPD Provinsi, mengadakan Forum data .Sudah menjadi sebuah ketentuan bahwa dalam setiap tahapan perencanaan pem-bangunan dibutuhkan data yang berkualitas sebagai acuan dalam penetapan indikator dan target yang hendak dicapai dalam rencana kerja pembangunan.. Untuk memenuhi data yang berkualitas tersebut banyak ditemui permasalahan, antara lain data yang tersebar di instansi sektoral/SKPD, kualitas data belum terjamin serta ada kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia.
Untuk mengatasi hal tersebut serta mewujudkan satu data base pembangunan yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun Aplikasi Single Data System sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 20 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang Single Data System.
Single Data System menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pem-bangunan daerah sehingga data dan informasi yang tersedia harus lengkap, valid dan up to date. Single Data System ini merupakan aplikasi bersama antara SKPD dan Kabupaten/Kota untuk kepentingan pe-rencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, oleh karenanya aplikasi ini hanya dapat diakses oleh SKPD dan Kabupaten/Kota. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap data dan informasi pembangunan telah dikembangkan aplikasi open data yang merupakan bagian dari single data system ini.
Single Data System ini memerlukan forum data untuk mensinergikan data dan informasi yang tersedia di masing-masing badan publik (SKPD dan Kabupaten/Kota). Untuk itulah, kegiatan ini menjadi penting dan strategis untuk dilaksanakan dalam rangka menyusun forum data dan menyepakati standar data statistik sektoral dari badan publik. Saya harap kegiatan ini menjadi forum diskusi dan sharing terkait pembuatan forum data penyusun dan standarisasi data dalam Single Data System yang telah kita punya. Semoga kegiatan ini akan semakin mempermudah pemahaman Badan Publik dalam menggunakan Single Data System ini.
