Diskominfo Wonosobo Aktif Himpun Aspirasi pada Musrenbang RKPD 2027
Pemerintah Kabupaten Wonosobo memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Kick Off Musrenbang yang dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kecamatan pada Selasa–Kamis, 10–12 Februari 2025, di 15 kecamatan se-Kabupaten Wonosobo.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengedepankan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta memadukan mekanisme top down dan bottom up. Melalui forum ini, masyarakat menyampaikan usulan pembangunan yang akan menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun 2027.
Dalam rangkaian Musrenbang tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo turut aktif mengikuti seluruh pelaksanaan di tingkat kecamatan guna menghimpun aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Diskominfo memiliki peran strategis dalam penguatan layanan informasi publik, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Berbagai usulan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrenbang antara lain berkaitan dengan peningkatan kualitas jaringan komunikasi, optimalisasi penyebarluasan informasi pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik di desa dan kecamatan.
Seluruh masukan tersebut selanjutnya akan dilakukan telaah dan verifikasi dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan bersifat realistis, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027, Diskominfo berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan berbasis teknologi, sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
