Aduan Bukan Sekadar Laporan, Diskominfo Wonosobo Matangkan Raperbup Pengelolaan Pengaduan Publik lewat FGD
Aduan masyarakat bukan sekadar keluhan yang perlu ditampung. Di balik setiap laporan, ada persoalan yang perlu didengar, ditangani, dan dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan pengaduan membutuhkan mekanisme yang jelas agar suara masyarakat tidak berhenti pada tahap pelaporan.
Untuk memperkuat mekanisme tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo menggelar Focus Group Discussion (FGD) pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Senin (12/10/2026), di Ruang Rapat Kertonegoro, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
FGD ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman dan menghimpun masukan dari perangkat daerah serta pihak terkait sebagai bahan penyempurnaan rancangan peraturan. Pembahasan diarahkan pada penguatan tata kelola pengaduan yang efektif, responsif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Bagi masyarakat, mekanisme pengaduan yang jelas membantu memastikan laporan dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang. Sementara bagi pemerintah, pengelolaan yang tertata memudahkan koordinasi dan mendukung tindak lanjut aduan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Lebih dari itu, pengaduan dapat menjadi cermin kualitas pelayanan. Keluhan mengenai prosedur yang rumit, informasi yang belum jelas, atau layanan yang belum sesuai harapan dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi cara kerja pemerintah dan mencegah persoalan serupa terulang.
Melalui pembahasan Raperbup ini, Diskominfo mendorong pengelolaan pengaduan yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan laporan, tetapi juga memperhatikan alur penanganan, koordinasi antarperangkat daerah, dan pemanfaatan aduan sebagai bahan evaluasi. Penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat mendukung sistem pengaduan pelayanan publik yang semakin tertata di Kabupaten Wonosobo.
Sebab, ukuran pengelolaan pengaduan bukan hanya berapa banyak laporan yang masuk, tetapi bagaimana setiap laporan menjadi kesempatan untuk memperbaiki pelayanan. Dari aduan masyarakat, pemerintah belajar untuk melayani dengan lebih baik.
