TINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH TANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS
WONOSOBO. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai langkah perbaikan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait pelayanan publik, lakukan penandatanganan Pakta Integritas. Hal ini didasari oleh Permenpan-RB No 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa OPD yang terkait pelayanan publik, salah satunya hari ini Rabu (22/05) dilaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas KKN, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di lingkungan RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo, yang merupakan bagian dari kesungguhan institusi ini dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya KKN disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja.
Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, menyambut baik dan mendukung penuh penandatanganan Pakta Integritas tersebut, karena menurutnya ini mutlak untuk diterapkan dalam rangka reformasi birokrasi. Selain memperkokoh integritas yang sudah terbangun selama ini, tingginya tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan.
“Saya berharap, deklarasi ini dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas, dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik”, katanya.
Selain itu melalui momentum ini, Bupati berharap mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja, pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan, serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pemerintah yang tugas utamanya adalah menangani berbagai hal terkait dengan pelayanan, baik sosial kemasyarakatan maupun pelayanan medis dan kesehatan serta pelayanan lainnya.
