Perlu Sinergitas Semua Pihak Demi Suksesnya Program KKBPK di Kabupaten Wonosobo

Perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah, demi suksesnya program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo. Hal ini diungkapkan Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, saat membuka Rapat Kerja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo, Rabu (10/4), di Ruang Mangoenkoesoemo Setda Wonosobo.

Menurut Bupati, arah kebijakan progam KKBPK mengacu pada upaya Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) terutama cita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa, dalam kerangka negara kesatuan dan Cita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta Cita ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

Di samping itu, arah kebijakan progam KKBPK Kabupaten Wonosobo juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai penjabaran Visi dan Misi yakni, “Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua”, utamanya misi ke-4 yakni meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat dan berkualitas melalui progam pendidikan dan kesehatan, serta berprestasi di berbagai aspek kehidupan.

Di hadapan Pimpinan OPD, Camat dan penyuluh KB di wilayah Wonosobo, Bupati menyampaikan, bahwa selama lima tahun terakhir, kinerja progam KKBPK menunjukkan hasil yang belum optimal, di antaranya masih tingginya angka pernikahan pada usia muda (16,8 tahun) pada kelompok perempuan, pencapaian Total Fertility Rate 2,3, Pasangan Usia Subur (PUS) Unmetneed, yakni PUS yang belum terpenuhi kebutuhan ber-KBnya masih sebesar 10,38 persen, dan partisipasi pria ber-KB baru tercapai 36,26 persen. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hasil ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik.

Sedangkan untuk capaian kinerja progam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni sebanyak 112 kasus, IPG (Indek Pembangunan Gender) 92,91 persen, IDG (Indek Pemberdayaan Gender) 47,72 persen, dan Persentase Desa Ramah Anak baru sebesar 4,15 persen. Penyebabnya adalah penggarapan progam KKBPK belum fokus pada wilayah-wilayah dan segmen sasaran progam.

Menurutnya ada beberapa kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian target RPJMD, namun belum optimal dilaksanakan, di antaranya sosialisasi KIE KB melalui berbagai media, peningkatan keterampilan dan pemanfaatan tenaga dokter/bidan, penyuluhan secara intensif oleh Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB. Termasuk program konseling dan penapisan kepada setiap calon akseptor di setiap fasilitas kesehatan dan kelompok-kelompok kegiatan, penyediaan alat dan obat kontrasepsi di semua fasilitas kesehatan, pembinaan keberlangsungan kesertaan ber-KB untuk menurunkan angka putus pakai serta pembinaan kelompok-kelompok kegiatan yang belum optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, sinergitas dan kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan dan berbagai organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap progam KKBPK perlu dilakukan secara maksimal.

Kedepan pihaknya berharap, arah kebijakan dan strategi progam Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu lebih diarahkan kepada peningkatan sinergitas, komitmen, dukungan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan progam KKBPK di semua tingkatan wilayah, yang tingkat capaiannya masih rendah.

Dengan sinergitas dan kemitraan seperti itu, diharapakan manfaat progam KKBPK  dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan, termasuk masyarakat miskin yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, daerah tertinggal dan perbatasan.

Pemerintah juga perlu merumuskan kembali kebijakan dan strategi yang lebih fokus untuk melayani masyarakat, terutama kepada keluarga-keluarga yang memiliki jumlah anak banyak dari kategori miskin, wilayah padat penduduk, dan masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan KB yang memadai. Progam KKBPK juga harus diarahkan kepada kegiatan yang lebih realistis dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ditekankan Bupati, melalui Rakerda DPPKBPPPA ini, target dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara optimal.

Adapun narasumber dari Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Nanik Budi Hastuti, menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan program KKBPK dan pelayanan dasar kepada masyarakat adalah dengan fokus pada satu program aplikatif, yakni optimalisasi Kampung KB. Kampung KB sendiri merupakan satuan wilayah setingkat Desa dengan kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk penguatan 8 fungsi keluarga, partisipasi aktif masyarakat serta pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.