Melalui Deklarasi Zona Integritas, Wonosobo Barat Tegaskan Bebas Pungutan Liar
Gerakan deklarasi Zona Integritas di Kabupaten Wonosobo terus meluas hingga ke tingkat Kelurahan. Setelah sejumlah OPD dan Kecamatan, Selasa (17/3/2020) Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo turut menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Lurah Wonosobo Barat, Sugiantoro bersama jajaran pemerintah Kelurahan setempat menandatangani pakta zona integritas, di aula Kantor Kelurahan. Acara panandatanganan dihadiri pula unsur Muspika Kecamatan Wonosobo, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama di lingkungan Wonosobo Barat.
Melalui pakta integritas itu, Sugiantoro menyebut pihaknya akan meneguhkan keinginan seluruh jajaran untuk menjaga Kelurahan Wonosobo Barat sebagai Wilayah Bebas KKN, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Penandantanganan ini merupakan bagian dari kesungguhan institusi dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen, untuk mencegah terjadinya KKN disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel”, tegasnya.
Menurutnya, untuk meningkatkan grade pelayanan kepada masyarakat, ada dua aspek yang perlu dilakukan dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu bebas dari pungutan-pungutan yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memperbaiki sistem pelayanan yang diterapkan. “Bukan berarti pelayanan sebelumnya tidak baik, tetapi ini adalah langkah untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi”, tambahnya. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh jajaran yang ada di lingkup Kelurahan Wonosobo Barat untuk bersama-sama berkolaborasi dengan masyarakat, melayani masyarakat sesuai dengan zona integritas yang diinginkan pemerintah. Salah satu bentuk dari keberhasilan Zona Integritas, menurut Sugiantoro adalah sudah tidak adanya aduan maupun keluhan terkait pelayanan di institusinya.
