MERAWAT KERAGAMAN, MEMPERKUAT SOLIDARITAS MENUJU INDONESIA YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hadir di acara sarasehan dan dialog, di Masjid Al Mansur Kauman Wonosobo, Kamis (15/11) dalam rangkaian Festival HAM 2018. Kehadiranya untuk memperkuat dan menegaskan komitmen penegakan dan perlindungan HAM Pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya berjuang keras dari jakarta. Tapi melihat keragaman yang harmonis di Wonosobo berbalut budaya lokal sudah dikupas oleh pembicara".
Moeldoko mengatakan, membangun kesadaran kolektif, bahwa kita harus mengembangkan kebersamaan. Kemudian keragaman. Harmonisasi dibangun dari kepedulian sehingga menjadi kekuatan. Kedua adalah ancaman dari ketidakharmonisan. Berikutnya adalah toleransi. Mari kita gelorakan. Tidak ada kelompok minoritas maupun mayoritas. Yang ada hanya Indonesia. Jika terus dihembuskan sulit ada persatuan. Kita semua harus jadi agent of change, mindset yang kurang jelas harus dihancurkan.
Menghormati keberagaman akan membuat pemerintahan dan pembangunan tidak terganggu. Terkait kebudayaan, kepada generasi muda jangan merusak budaya yang sudah ada turun temurun. Yang terkait seni budaya jangan dirusak, apalagi jika belum berbuat sesuatu buat bangsa. Harus dibedakan antara budaya dan agama. Sehingga muncul keseimbangan. Dia mencontohkan ketika menjadi pangdam di Singkawang, meminta dengan keras kepada masyarakat untuk tidak merubah adat istiadat.
Negara-negara yang bersandar pada minyak akan collapse, karena beralih ke listrik. Janganlah meributkan hal-hal masa lalu, tapi lihat tantangan dan ancaman di masa depan. Bukan berarti melupakan tapi jangan terbelenggu. Perubahan begitu cepat, seperti Laut China Selatan tidak stabil karena perkembangan militer tiongkok. Hati-hati jika kita tidak cerdas akan terbata-bata dalam melihat situasi. Tahun 2045 generasi muda harus siap dengan berbagai kemungkinan.
Saya tidak senang jika ada sekelompok orang mengklaim diri paling benar. Bedakan budaya dengan agama. Sehingga Pancasila tetap tegak, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saya apresiasi komnas ham dengan menjadikan wonosobo sebagai laboratorium implementasi HAM bagi setiap Kepala Daerah di Indonesia.
Terkait HAM, perlu ada penghormatan dan apresiasi, sehingga bisa terlaksana kehidupan dengan baik. Pelanggaran HAM di masa lalu jadi residu yang belum tertangani. Saat ini pendekatan yang dilakukan adalah yudisial dan non yudisial.
Perkembangan dunia revolusi industri 4.0 harus diantisipasi karena membawa perubahan. Perubahan yang ada diantaranya adalah perbankan. Ada gelombang penyusutan terkait HAM (empowering). Dengan sistem politik saat ini, apapun bisa terjadi. Leadership adalah proses jangka panjang. Perlu antisipasi semua pihak. Untuk generasi muda, jadi leader atau follower.
Di acara tersebut Moeldoko menjawab beberapa pertanyaan peserta, menurut Moeldoko, Tehnologi Informasi (TI) potensial mengakibatkan disintegrasi. Survei dari MASTEL, 90,2 persen orang indonesia bicara politik, 82,6 persen tentang SARA. Hal ini yang bikin negara kita stagnan. Yang melek IT harus gunakan dengan bijak. Seperti di India, gunakan TI dengan bijak. Sebagai agent of change jadilah pelopor. Kita tidak abai HAM masa lalu, tapi jangan lupa ancaman HAM masa depan. Kita masih terus bekerja.
Moeldoko menjawab terkait konflik tanah, sudah muncul perpres tentang penanganan konflik tanah. Sistem pertahanan nasional semesta jadi pijakan. Jika negara diserang seluruh SDA (utama/TNI, cadangan yang disiapkan/ormas, kepolisian, komponen pendukung yang teridentifikasi). Hubungan masyarakat adat dengan lembaga pertahanan, bagian dari sumber daya nasional saat mobilisasi
Ada batasan budaya dan agama, kita punya konstitusi seperti UUD 45 dan Pancasila. Jangan ada ruang buat paham radikal.
Moeldoko menutup dengan statemen, "Festival HAM saya nyatakan ditutup, festival HAM demi Indonesia yang bermartabat."
Presiden memerintahkan Kemen PUPR dan Kemensos untuk memperhatikan sarana prasarana difabel. Usul perumahan difabel akan dibawa ke pusat.
