LEMBAGA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DIHARAP ANDIL DALAM KESEJAHTERAN ANAK DAN PEREMPUAN INDONESIA
WONOSOBO. Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) adalah pertemuan koordinasi fundamental yang dilakukan Kementerian PPPA untuk menyatukan visi dan misi lembaga-lembaga terkait demi kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Lembaga-lembaga terkait tersebut adalah, Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Masyarakat, Media dan Inspirator yang telah dipilih untuk menyebarluaskan dan mensukseskan program unggulan 3ENDS yang di dalamnya berisi pesan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia serta akhiri kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.
Menyadari berat dan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini, dan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, Kementerian PPPA menggalang partisipasi semua pihak, tidak hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, Akademisi, Lembaga Riset, dunia usaha dan media, untuk turut bersama-sama terlibat dalam pembangunan PPPA sesuai dengan bidang dan kewenangan tugas masing-masing.
Kabupaten Wonosobo melalui Badan Pengendalian Penduduk Keluarga Berncana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPKBPPPA), Kamis (25/4), menggelar rapat koordinasi sebagai embrio pembentukan PUSPA dengan mengundang para pelaku usaha yang ada untuk melakukan diskusi membahas dukungan, sinergi dan kerja sama antara Pemkab dengan dunia usaha. Yang mana diharapkan menghasilkan sinergi program dan kegiatan, penguatan dan perluasan dampak program, serta rencana tindak lanjut implementesi Three Ends, untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan manusia dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Rakor ini diadakan sebagai embrio pembentukan PUSPA”, tandas Kabid PPPA, Erna Yuniawati, AP.MM.
Sementara itu, Asisten Sekda bidang Pembangunan dan Ekonomi, Sumaedi, S.H., M.Si., mengatakan peran dunia usaha di bidang apapun sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena pemerintah tidak akan dapat menghandel semuanya. Selain itu juga mengarahkan perkembangan dan pendidikan anak di lingkungan yang baik.
"Upayakan anak berkembang di lingkungan pendidikan yang baik, agar tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, mandiri", katanya.
Terkait hal itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi, pemahaman, komitmen serta kesadaran bersama oleh stakeholder terkait. Keterlibatan peran pemerintah, legislatif, yudikatif, komponen masyarakat dan dunia usaha terus diharapkan dalam rangka optimalisasi peran institusi, serta organisasi peduli anak perlu terus ditumbuhkembangkan dengan konsentrasi pada hal-hal yang bersifat strategis. Semua OPD agar open data kepada dunia usaha agar dapat kerja sama dalam upaya pengentasan kemiskinan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta menuju Kabupaten Wonosobo Layak Anak (KLA).
"Oleh karenanya, melalui rapat koordinasi ini saya berharap para pengambil kebijakan dan pelaku pelayanan publik, pelaku usaha, untuk mendukung dan berkerjasama, sehingga kegiatan KLA tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan secara berkesinambungan, sehingga tujuan yang hendak dicapai bisa terwujud", harap Sumaedi.
