Bupati Minta, Semua OPD Memberikan Masukan Untuk Membuat Kebijakan Terukur dan Terarah Dimasa PPKM Level 4
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, S.Ag., memimpin Rapat Koordinasi Camat se-Kabupaten Wonosobo, yang di gelar di ruang Mangoenkoesoema Setda rabu (4/8). Untuk membahas perkembangan dan evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kabupaten Wonosobo. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Drs. Muhammad Albar, M.M., Sekda Drs. One Andang Wardoyo, M.Si., di dampingi Asisiten Sekda 1, Kepala Dinas Kesehatan, serta dihadiri kepala OPD terkait dan Camat. Rapat dilaksanakan terbatas dan tetap dengan penerapan protokol kesehatan.
Bupati menegaskan, semua kebijakan daerah terkait penanganan covid-19 dilaksanakan berdasar dan berpedoman pada kebijakan dan keputusan dari Pemerintah Pusat. "Dalam penanganan covid-19, kita berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat, keputusan pemerintah adalah yang terbaik dan sudah melalui kajian dari para ahli, posisi kita adalah mendukung," demikian tegas Bupati.
Bupati minta kepada seluruh OPD dan Instansi terkait juga Camat, untuk memberikan masukan, untuk bersama-sama membuat kebijakan yang terarah dan terukur, yang nantinya bisa diaplikasikan pada masa pemberlakuan PPKM Level 4 di Kabupaten Wonosobo. "Silakan Kepala OPD, Camat, Kabag untuk memberikan masukan, kita buat kebijakan yang terukur dan terarah dalam masa PPKM Level 4 ini. Manfaatkan media untuk saling komunikasi, koordinasi, evaluasi. Inventarisasi persoalan yang muncul di 15 kecamatan, susun strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangan mengulang hal-hal yang sudah paham, sehingga tidak terukur dan tidak terarah," tegas Bupati.
Setelah kebijakan diputuskan, instansi terkait agar melakukan pemantauan dan pendampingan, sebagai evaluasi keberhasilan dan perkembangan, apakah kebijakan tersebut bisa sampai dan diterima masyarakat dengan baik, atau sebaliknya. Sehingga kebijakan tersebut nantinya bisa berjalan dengan optimal. "Kami minta setelah kebijakan diputuskan dan diambil, silahkan dipantau, OPD terkait agar melakukan pemantauan dan pendampingan sebagai evaluasi keberhasilan dan perkembangan, bagaimana kebijakan ini sampai masyarakat, bisa diterima dengan baik atau sebaliknya, jangan sampai ada hambatan di tengah jalan sehingga nanti kebijakan tetap bisa berjalan dengan optimal," pinta Bupati.
"Sebagai ketua Satgas Kabupaten, saya bertanggungjawab terhadap semua kebijakan penanganan covid-19 sepanjang sesuai peraturan. Kita harus satu frekuensi untuk implementasi kebijakan pusat ditingkat lokal. Dan itu tugas kita bersama," ucap tegas Bupati.
Sementara itu Wakil Bupati menyampaikan, pandemi global ini memang melelahkan, namun sebagai pelayan masyarakat Gus Albar minta semuanya agar tidak lelah untuk terus berjuang bersama untuk membawa masyarakat lepas dan beranjak dari pandemi ini. "Jangan bosan menghadapi situasi pandemi ini, jika kita longgar maka kita akan lemah, dan level kita tidak akan turun dari level 4. Semua institusi di seluruh Indonesia tertuju pada upaya penanganan covid-19, semuanya turut berperan aktif, sehingga konsekuensi kita sebagai pelayan masyarakat tidak boleh capek, kita harus berjuang bersama demi masyarakat dan kita semua, agar segera lepas dari pandemi ini".
.
Gus Albar menambahkan, di masa pandemi ini memaksa semuanya untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Salah satunya dituntut menggunakan media daring dalam bekerja dan melakukan berbagai aktifitas. "Kita harus membiasakan rapat dengan daring. Dan kami mohon benar-benar untuk diperhatikan, karena saat ini semuanya perlu tindak lanjut cepat dan segera".
.
Oleh karena itu, ditekankan kepada Kades/Lurah, dan semuanya pada saat ada rapat secara daring agar hadir untuk mengikuti sehingga informasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti. Jangan sampai ada informasi yang terputus, bahkan tidak sampai kepada sasaran yang dituju. "Para Kades Lurah silahkan hadir mengikuti daring, agar semua informasi bisa terserap dan bisa tersampaikan kepada masyarakat, jangan sampai ada informasi terputus dan tidak sampai pada sasaran yang dituju," tegas Albar.
Kepada Satgas, Wabup minta, agar memperhatikan beberapa permaslahan yang muncul di wilayah dan perlu diantisipasi, seperti banyaknya hajatan, pengajian atau kegiatan lain yang berpotensi mengumpulkan banyak orang. Selain itu, banyak kasus meninggal dunia dengan indikasi terpapar Covid-19, dan penangananya harus dengan penerapan prokes, dan hal ini yang sering menjadi perdebatan. Oleh karena itu harus ada perlakuan yang sama di semua wilayah sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. Semntara untuk mengatasi permasalah perebutan jenazah, Pemerintah sudah menggelar pelatihan pemulasaraan jenazah. "Kami minta satgas agar memperhatikan permasalahan yang muncul di wilayah. Misalnya hajatan, pengajian dan kegiatan yang memgumpulkan orang banyak yang berpotensi menimbulkan kerumunan, itu yang perlu diantisipasi. Dan yang baru-baru ini terjadi yang viral adalah rebutan jenazah prokes dan nonprokes, maka dari kita sudah menyelenggarakan pelatihan terkait pemulasaraan jenazah," katanya.
Hal senada juga disampaikan Sekda One Andang Wardoyo, ia minta Satgas agar sesekali turun ke Desa, dan satgas semua tingkatan sampai dengan tingkat RW/RT untuk diaktifkan kembali, baik struktur maupun orangnya. "Saya minta satgas semua tingkatan hingga ke RW/RT, untuk diaktifkan kembali, ada strukturnya, dan ada orangnya, serta ada aktifitasnya," tegas Sekda.
Selain itu Sekda minta, agar satgas mendata jumlah warga yang meninggal selama bulan Juli, baik yang disebabkan karena covid-19 maupun bukan covid-19. Jumlah kematian cukup tinggi, maka posko harus terus diaktifkan. Selain itu agar melakukan edukasi kepada masyarakat yang lain, warga yang sakit sebisa mungkin didorong agar mau periksa ke fasilitas kesehatan. Sementara untuk warga yang memilih isoman harus tercatat sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dah terus dipantau.
Sekda minta kepada instansi Kecamatan untuk tetap bekerja dan efektifkan pelaksanaan tugas. Agar kebijakan dan informasi untuk masyarakat, tidak hanya berhenti di meja kerja, dan harus sampai ke masyarakat. "Kami minta kecamatan kerja dan efektifkan pelaksanaan tugas, jangan sampai yang kerja ya kerja, yang tidak ya tidak, jangan sampai pekerjaan dan informasi hanya menumpuk di meja dan tidak sampai ke masyarakat," keluhnya.
Sekda mengingatkan, "Untuk Bansos agar diperhatikan, besaran alokasi tidak sama, harus benar-benar sesui. Untuk data penerima tiap jenis bantuan agar dipastikan dulu. BLT dari dana Desa, jumlah sasaran tiap desa berbeda. Ketentuan alokasi batas maksimal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dicermati, jumlah sasaran BLT Dana Desa disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa," katanya.
Terkait vaksinasi, Bupati mengatakan penanganan dan penyaluran vaksin di Kabupaten Wonosobo sudah cukup bagus, walaupun masih banyak sasaran yang belum tercapai terutama untuk lansia. Namun untuk terus mempercepat luas cakupan, di bulan ini vaksinasi untuk masyarakat umum sudah dimulai. Pemerintah desa diminta agar berkoordinasi dengan TNI Polri dalam penanganan vaksinasi ini.
Bupati menyampaikan terimakasih atas peran serta dan antusiasme seluruh masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. "Penanganan vaksinasi sudah cukup bagus, walaupun masih banyak sasaran yang belum tetcapai, terutama untuk lansia. Bulan ini vaksin untuk umum sudah dimulai, kami terimakasih karena antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksin luar biasa, artinya masyarakat sudah memahami dan mengerti betapa pentingnya vaksin sebagai ikhtiar bersama saat ini," pungkasnya.
