Birokrasi 4.0 Diperkenalkan, Lebih Efisien, Kolaboratif dan Adaptif
Era baru pemerintahan yang berbasis pada platform digital sudah dimulai dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di Kabupaten Wonosobo yang tengah melangkah menuju pemerintahan cerdas dalam bingkai program nasional 100 Smart City Indonesia, diperlukan transformasi sejumlah instrument demi mempercepat terwujudnya cita-cita prestisius tersebut. Dalam rangka percepatan itulah, Dinas Kominfo menggandeng mitra program kerja smart city, menggelar rakor percepatan implementasi Transformasi Digital Pemerintahan untuk lingkup pimpinan OPD, di Ruang Tjokrohadisuryo Setda, Kamis (19/12).
Dari forum tersebut, diketahui bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan Kabupaten masih belum sesuai harapan. Salah satu yang menjadi sorotan terkait hal tersebut, menurut narasumber tunggal dari Inixindo Jogjakarta Andi Yuniantoro, adalah masih belum optimalnya pemanfaatan data, belum terintegrasinya sistem, hingga masih banyak nya penggunaan kertas.
Lebih dari itu, Andi juga menyebut kesadaran pemerintah daerah dalam upaya implementasi TIK masih lemah sehingga kurang memahami inti permasalahan, yaitu perlunya perubahan mindset serta perilaku birokrasi. “Mesti ada transformasi mindset dan perilaku birokrasi dari konvensional yang selama ini dilakukan, kearah yang lebih modern,” tegasnya. Transformasi digital pemerintahan dalam kerangka pembangunan smart city, disebut Andi bertumpu pada inovasi yang mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan indikator target satu data.
Karena itulah, kepada jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Pemkab Wonosobo, Andi mengenalkan Birokrasi 4.0, mengacu pada era industry 4.0 yang tengah berjalan saat ini. Birokrasi 4.0, menurut Andi merupakan birokrasi dimana pemerintahan dipandang sebagai satu kesatuan oleh publik. Dengan birokrasi 4.0, Andi menuturkan adanya efisiensi, serta kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan juga lebih adaptif terhadap situasi dan kondisi. Hal itu, dipaparkan Andi akan ditandai dengan transformasi atau peralihan dari aplikasi silo silo per OPD menjadi layanan terintegrasi dalam satu proses bisnis, kemudian dilanjutkan dengan masa optimalisasi layanan terintegrasi, sebagai proses pengambilan keputusan berbasis analisa data. Proses-proses itulah yang menurut Andi akan mengantarkan Pemkab Wonosobo pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara komprehensif, serta menerapkan prinsip-prinsip smart Government.
Sejalan dengan paparan Andi, Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo yang memimpin jalannya rakor juga menyebut pentingnya semua OPD di lingkup Pemkab Wonosobo untuk bersinergis dan saling menguatkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang cerdas. “Jangan jalan sendiri-sendiri karena ikhtiar menuju kearah smart government benar-benar membutuhkan kerjasama semua unsur OPD, agar terwujud percepatan mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik,” pungkasnya.
