Bansos Untuk Penanganan Dampak Corona Di Wonosobo Capai 300 Miliar
Enam Jenis program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Wonosobo telah berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Retno Eko Safariati menyebut angka 300 Miliar Rupiah lebih bakal terdistribusi dalam bentuk uang tunai maupun bahan pangan pokok, hingga Desember mendatang. “Terakhir yang hari ini mulai dibagikan untuk warga masyarakat adalah Jaring Pengaman Sosial Kabupaten dengan target penerima manfaat mencapai 18.848 KK, per KK menerima Rp 204.000 tiap bulan dalam bentuk sembako dan akan diterimakan selama tiga bulan atau total senilai Rp 612.000,-“ tutur Retno ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/6/2020). Dari program bansos JPS Kabupaten saja, alokasi anggaran disebutnya mencapai lebih dari 11,5 Miliar Rupiah.
Lima program lainnya yang sudah dan masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun, menurut Retno adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), baik regular maupun perluasan, kemudian PKH, atau program keluarga harapan regular dan perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos RI, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dan JPS Provinsi Jawa Tengah. Program sembako berupa BPNT regular dan perluasan, menurut Retno mengalokasikan anggaran terbesar, yaitu mencapai lebih dari 157 Miliar Rupiah. “BPNT reguler saja dialokasikan untuk 76.525 Keluarga penerima Manfaat, kemudian ditambah dengan BPNT perluasan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 10.706 KPM, sehingga total mencapai 87.231 KPM dengan penerimaan masing-masing senilai Rp 200.000,- per bulan, selama 9 bulan,” rincinya.
Sementara untuk program keluarga Harapan (PKH), penerimaan dalam bentuk uang melalui rekening kepada setiap KPM, diakui Retno sangat variatif karena masing-masing disesuaikan komponen, seperti untuk ibu hamil sebesar Rp 250.000 per bulan, anak usia 0-6 tahun Rp 250.000 per bulan, dan siswa SD Rp 75.000 per bulan, kemudian SMP Rp 125.000 per bulan dan SMA Rp 166.000 per bulan, hingga golongan disabilitas bear dan Lansia sebesar Rp 200.000,- per bulannya. “Tahap pertama PKH Tahun 2020 ini telah teralokasikan sebanyak 29,3 Miliar Rupiah lebih untuk 45.609 KPM kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),” ungkap Retno.
Kemudian untuk BST Kemensos RI yang menyasar 27.673 dengan alokasi per KPM adalah Rp 600.000 per bulan untuk 3 bulan mulai dari April hingga Juni 2020, Retno menyebut anggaran yang telah didistribusikan melalui Kantor POS dan sejumlah Bank milik Negara mencapai 49,8 Milyar Rupiah lebih. “BST Kemensos RI bersumber dari APBN diberikan kepada keluarga miskin terdaftar di DTKS dan non DTKS yang tidak menerima PKH Reguler maupun PKH perluasan atau Bantuan Sembako reguler dan perluasan,” terangnya. Sementara, untuk BLT Dana desa, KPM yang menjadi sasaran disebut Retno mencapai 27.431 keluarga, dengan alokasi per KPM adalah Rp 600.000, per bulan untuk 3 bulan kedepan, mulai Mei hingga Juli 2020. Total anggaran yang dialokasikan melalui BLT DD, menurut Retno mencapai lebih dari 49,3 Miliar Rupiah.
Terakhir, program bantuan yang dialokasikan selama masa pandemi Covid-19 adalah JPS Provinsi Jawa Tengah yang menyasar 35.838 KPM, dengan penerimaan masing-masing senilai Rp 200.000,- dalam bentuk bahan pokok dan didistribusikan melalui BUMDes, Jaringan toko SRC, dan kerjasama PT POS Indonesia. “Untuk JPS Provinsi Jawa Tengah, yang telah didistribusikan mencapai lebih dari 4.4 Milyar Rupiah kepada 22.146 KPM se-Kabupaten Wonosobo,” pungkasnya.
